Syarat Nikah dalam Islam: Rukun, Wali, Saksi dan Mahar

Nikah sah apabila seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi sekaligus. Kurang satu saja, akad menjadi tidak sah atau diperselisihkan.

Diperbarui 2026-09-11

Ringkasan

• Rukun nikah: calon suami, calon istri, wali, saksi, ijab kabul
• Mahar: hak istri yang wajib ditunaikan; umumnya tidak dihitung sebagai rukun
• Saksi: dua orang laki-laki yang balig dan berakal
• Wali: ayah, lalu kakek, saudara laki-laki, paman dari pihak ayah
• Ijab kabul: diucapkan dengan lisan, didengar para saksi
• Tempat: masjid, rumah, atau tempat mana pun yang layak
• Administrasi: pencatatan di KUA adalah syarat hukum negara, bukan syarat sah menurut agama

Rukun nikah

Rukun adalah unsur yang harus ada. Tanpa salah satunya, akad tidak terjadi.

Calon suami dan calon istri

Keduanya beragama Islam — dengan pengecualian yang dibahas para ulama untuk

laki-laki Muslim dan perempuan Ahli Kitab. Keduanya jelas identitasnya,

tidak sedang ihram, dan tidak terhalang oleh hubungan yang mengharamkan

pernikahan.

Wali

Pihak perempuan diwakili walinya: ayah, dan bila tidak ada, kakek dari pihak

ayah, saudara laki-laki, lalu paman dari pihak ayah.

Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali menjadikan kehadiran wali sebagai syarat

sah. Mazhab Hanafi membolehkan perempuan dewasa dan berakal mengakadkan

dirinya sendiri, meski keterlibatan wali tetap dianjurkan. Dalam praktik fikih

yang dominan di Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i, wali diperlukan.

Bila wali menghalangi pernikahan yang layak tanpa alasan sah, hak itu beralih

ke wali berikutnya atau ke wali hakim.

Dua saksi

Dua orang laki-laki, balig, berakal, dan memahami apa yang mereka saksikan.

Nikah tanpa saksi dinilai tidak sah oleh mayoritas ulama. Keterbukaan

inilah yang membedakan pernikahan dari hubungan yang diharamkan.

Ijab dan kabul

Wali mengucapkan ijab, calon suami menjawab dengan kabul. Diucapkan dengan

lisan, jelas, dan terdengar oleh para saksi, tanpa jeda yang memutus.

Mahar

Mahar wajib diberikan suami kepada istri dan menjadi milik pribadinya —

bukan milik orang tuanya.

Tidak ada batas minimal. Boleh berupa uang, emas, tanah, atau pembiayaan

pendidikan. Boleh dibayar tunai atau ditangguhkan.

Bila mahar tidak disebut saat akad, nikah tetap sah dan istri berhak atas

mahar mitsl — mahar yang lazim bagi perempuan sepertinya.

Pembahasan lengkap ada di artikel tentang mahar.

Persyaratan administratif di KUA

Bagian ini bukan syarat sah menurut agama. Pencatatan negara terpisah dari

keabsahan akad secara syariat, tetapi diperlukan agar pernikahan diakui

hukum.

Berdasarkan PMA No. 30 Tahun 2024, dokumen pokoknya meliputi:

• surat pengantar nikah dari desa atau kelurahan
• fotokopi akta kelahiran, KTP dan kartu keluarga
• surat keterangan sehat
• persetujuan calon pengantin

Sesuai keadaan dapat diperlukan dokumen tambahan: rekomendasi KUA bila akad

dilakukan di luar kecamatan domisili, izin orang tua atau wali bagi yang

belum berusia 21 tahun, dispensasi pengadilan bagi yang belum berusia 19

tahun, izin atasan bagi TNI atau Polri, akta cerai atau surat kematian

pasangan sebelumnya, serta izin poligami dari Pengadilan Agama.

Tanyakan ke KUA setempat sebelum menyiapkan berkas.

Usia menikah

Undang-undang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun

perempuan. Di bawah itu diperlukan dispensasi dari pengadilan.

Halangan pernikahan

• hubungan nasab: ibu, anak, saudara, bibi
• hubungan sesusuan
• hubungan semenda: mertua, menantu, anak tiri
• perempuan yang masih terikat pernikahan atau dalam masa idah
• perbedaan agama, dengan rincian yang dibahas para ulama

Mencari pasangan

Bila Anda masih mencari, lihat katalog profil: setiap

profil mencantumkan hal-hal yang biasa dibicarakan sebelum akad — usia,

kota, status pernikahan, kesiapan pindah, dan ketaatan beragama.

Tulisan ini bersifat umum. Kasus tertentu — pernikahan kedua, perbedaan mazhab, keadaan pernikahan sebelumnya — sebaiknya ditanyakan kepada ustaz atau penghulu.